Halal Bihalal Bersama Tenaga Pendidikan Kabupaten Batang Hari, Ini yang Disampaikan Bupati

Batang Hari, Jambi - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) halal bihalal bersama Tenaga Pendidik dan Kependidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Sabtu (21/05/2022).

Silaturahmi dalam giat halal bihalal tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) M. Azan, Asisten, Kepala BKPSDMD Mula P Rambe, Kadis PDK Zulfadli beserta jajaran, para Kepala Sekolah SMP dan SD sederajat.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Dalam sambutannya, MFA ceritakan bagaimana perlakuan saat ini buat para tenaga pendidik yang dalam hal ini adalah Guru. Dikatakan MFA, dahulu seorang Guru omongannya di depan masyarakat tidak ada yang berani membantah.

"Jangankan mau ngatain (omong) Kepala Sekolah, ngatain Guru saja sungkannya minta ampun, karena apa dulu Guru menjadi tauladan di daerah tempatnya bekerja, menjadi tauladan bagi muridnya. Kita menginginkan Marwah ini kembali kepada kawan semua (para guru) sehingga salah sedikitpun tidak akan dianggap salah oleh masyarakat karena hormatnya sudah begitu timbul. Ini tidak, tidak salah pun Guru itu dikatai, " kata Bupati MFa.

Baca juga: Jalan Kurun - Palangka Raya Rusak, Masyarakat Gumas Demo Ke DPRD Kalteng

Untuk mengembalikan Marwah tersebut, perlu kembali ke niat awal. Sudah dijelaskan tidak mungkin ada kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur dan Presiden kalau tidak ada guru. Itu sudah secara alami dibuat begitu, pendidikan nomor satu.

"Apakah saat ini kita bisa menghasilkan orang-orang seperti itu lagi, apakah kita bangga dengan anak murid kita kedepannya itu ditentukan dengan kinerja kita masing-masing. Saya juga sampai saat ini berbicara, dan hari ini Alhamdulillah dipertemukan dengan kawan-kawan yang saya muliakan profesinya ini, " ucapnya.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

MFA berpesan, jika ada kebijakan Pemerintah atau perilaku dirinya dalam ucapan atau tindakan dianggap tidak tepat. Ia meminta agar jangan disampaikan sepanjang jalan, sampaikan langsung baik lewat surat maupun lisan.

"Karena apa, kalau saya tidak dengar saya tidak bisa merubahnya, menjelaskannya sehingga menjadi dosa apabila pernyataan itu salah. Kalau pernyataan itu benar maka saya tidak bisa merubah kebijakan yang dibuat tadi, karena tidak dibicarakan didepan saya langsung. Kita mau bersinergi dan bersama untuk memperbaiki dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Tapi kalau ngomong dibelakang saya tidak dengar besok kita biasakan begitu, saya selalu membuka diri dan menampung aspirasi, " pesan MFA.

Baca juga: POGEI dan Hoga-Hoga Diperkenalkan Dalam Lawatan Presiden RI Jokowi di Kota Touris Parapat

Diceritakan MFA, dari pengalaman sebelumnya bahwa Bupati itu eklusif. Ia akan merubah itu, bahwa pemimpin di zaman sekarang, Umaroh di zaman sekarang tidak boleh eklusif yang hanya bisa didekati beberapa orang. Bersama Wakil Bupati Bakhtiar mereka selalu membuka diri sehingga pegawai honor tukang sapu, staf biasa dan kepala dinas bisa berbicara dengannya.

"Ini perubahan yang kita buat apakah banyak tantangannya, tentu banyak sayapun capek jadinya karena orang berani mengadu. Dan itu merupakan bagian dari perubahan untuk mencerdaskan bangsa ini bapak ibu semua.

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI

Orang yang berani menyuarakan hak, pendapat dan sarannya itu merupakan orang yang ciri-ciri intelektual dan SDM nya bagus. Tapi kalau menggunjing dibelakang itu masih Batanghari lama.

“Untuk merubahnya salah satunya dengan menggerakkan dunia Pendidikan, paradigma pendidikan sudah banyak berubah. Indonesia ingin mencontoh dari negara maju, Kepala Sekolah yang dulu diberi tugas tambahan sebagai Guru, sekarang full menjadi Manager, bapak ibu harus pahami tugas manager salah satunya kita harus mengenali lingkup kerja kita, " imbuhnya.

Dari kabar yang Ia dengar dari beberapa Kepala Sekolah, ada SD yang atapnya sudah bocor, ada juga SD yang bangkunya sudah patah-patah. Hak tersebut membuatnya memerintahkan Bappeda untuk mengumpulkan Data Dapodik di Dinas PDK.

"Kita lihat di SD yang disebutkan, di Dapodiknya tertulis baik, berarti apa yang dilakukan sebagai Manajer. Bahwa yang dia ucapkan tidak sinkron dengan tindakannya. Secara aturan hukum Bupati tidak boleh menganggarkan sesuatu dalam keadaan baik, secara nurani apa kerjaan Kepala Sekolah. Maka serahkan dapodiknya kepada operator. Betul operator yang menginput datanya, tapi harus atas arahan dan verifikasi Kepala Sekolah sebelum diupload datanya, " tegas MFA.

Lagi Bupati MFA mengingatkan agar semua pekerjaan itu jangan digampang-gampangkan, ia meminta agar mendelegasikan tugas masing-masing. Ia pastikan semua Guru dan Kepala Sekolah di Batanghari diperlakukan secara adil tanpa melihat latar belakang hidup, latar belakang politik.

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

"Kadis PDK dapodik sudah mendekati sempurna. Saya ini bekas Sekda bekas Ketua Dewan Pertimbangan Jabatan Kepala Sekolah, Sekda sekarang begitu posisi Jabatannya. Negara mengamanatkan secara ex-officio Sekda adalah Ketua Dewan Pertimbangan Jabatan Kepala Sekolah. Saya pastukan perlakuan adil untuk seluruh Guru dan Kepala Sekolah, meskipun hampir seluruh kepala sekolah di Batanghari ini tidak memihak ke saya, " terangnya.

"Itulah yang membuat saya ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Batanghari. Pilkada kedepan kalaulah saya diberi kesehatan, diberi izin oleh Allah dan masyarakat untuk mencalonkan diri saya pastikan bapak ibu tidak akan saya gerakkan untuk berpolitik karena bukan profesinya. Kalau digerakkan berpolitik profesi utamanya tinggal, kalau digerakkan berpolitik pasti kalah dukungannya. Tengok pak Zulfadli kalah yang didukungnya, " pungkas Bupati MFA, yang disambut gelak tawa perwakilan para Perwakilan Guru serta yang hadir pada kesempatan tersebut.

(Red)